B. KONSEP-KONSEP SOSIOLOGI

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

Kompetensi Dasar yang handak dicapai pada bab ini adalah Kompetensi Dasar kedua (KD 2), yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Sosiologi. Indikator-indikator tercapainya kompetensi itu adalah: (1) Menjelaskan konsep tentang proses-proses sosial, (2) Menjelaskan konsep tentang kelompok-kelompok sosial, (3) Menjelaskan konsep tentang lembaga kemasyarakatan (institusi sosial), (4) Menjelaskan konsep tentang stratifikasi sosial, (5) Menjelaskan konsep tentang masyarakat dan kebudayaan, (6) Menjelaskan konsep tentang perubahan sosial, (7) Menjelaskan konsep tentang kekuasaan dan wewenang.

DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini memberikan pemahaman-pemahaman dasar yang dipakai dalam kajian Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Konsep-konsep dasar itu mencakup masalah-masalah proses sosial, kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, masyarakat dan kebudayaan, perubahan sosial, serta kekuasaan dan wewenang.

MATERI

Pendahuluan

Di dalam menganalisa masalah-masalah diperlukan konsep-konsep. Pada dasarnya konsep (concept) merupakan gagasan atau gambaran mental tentang kelompok atau kelas suatu obyek yang disusun dengan mengkombinasikan aspek-aspeknya (idea or mental picture of a group or class of objects, formed by combining all their aspects) (Concise Oxford English Dictionary). Sebagai contoh, konsep tentang ”stratifikasi sosial” adalah gagasan atau gambaran tentang apakah yang dimaksud dengan stratifikasi sosial itu dengan cara menunjukkan aspek-aspek mengenai masalah tersebut. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar yang dikembangkan dalam Sosiologi dalam melakukan analisis tentang masalah-masalah masyarakat, sebagian besar mengacu pada buku ”Sosiologi Suatu Pengantar” karya sosiolog Soerjono Soekanto.

Proses-proses Sosial

Proses sosial pada dasarnya adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika para individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat saling bertemu dan menentukan pola hubungan di antara mereka. Dengan demikian proses sosial mencakup masalah yang luas.

Untuk membatasi masalah proses sosial itu, sosiolog Soerjono Soekanto membatasi proses sosial sebagai masalah interaksi sosial. Pada dasarnya, interaksi sosial adalah hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang prosesnya mencakup dua hal: (1) kontak, (2) komunikasi (Soerjono Soekanto, 1990, hal 115). Kontak itu dapat bersifat primer (bertemu muka dengan muka) dan sekunder (lewat alat seperti telepon, media, dan sebagainya). Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan (message) kepada orang lain. Pemberi pesan disebut komunikator dan penerima pesan disebut komunikan.

Sosiolog George Simmel menekankan masyarakat sebagai sistem interaksi (Johnson, 1986, hal 251). Masyarakat merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial itu selalu bersifat timbal balik.

Menurut Soerjono Soekanto, berdasar pada pandanga Gillin dan Gillin serta Kimball Young, masalah interaksi sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk proses-proses sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1990, hal 79, 97). Pertama, proses yang bersifat asosiatif yang mencakup proses-proses (1) kerjasama [cooperation] (2) akomodasi [accomodation], (3) asimilasi (assimilation). Kedua, proses yang bersifat disosiatif (oppositional processes) yang mencakup proses-proses (1) persaingan [competition], (2) kontravensi [contravention], (3) pertentangan atau pertikaian [conflict].

Proses kerjasama (cooperation) mencakup paling tidak lima bentuk: (1) kerukunan seperti gotong-royong, (2) bargaining, pelaksanaan perjanjian pertukaran barang-barang, (3) kooptasi [cooptation], yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menjaga stabilitas organisasi tersebut, (4) koalisi [coalition], yaitu penggabungan dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama, (5) join venture, kerjasama usaha untuk proyek-proyek tertentu.

Proses akomodasi (accomodation) adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi bisa juga menunjuk pada suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan dan kestabilan. Akomodasi mencakup tindakan-tindakan seperti (1) coercion, stabilitas yang diadakan dengan pemaksaan-pemaksaan tertentu, misalnya penekanan yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, (2) comprimise, akomodasi dengan cara fihak-fihak bertikai saling mengurangi tuntutan  sehingga tercapai kerharmonisan hubungan, (3) arbitration, penyelesaian pertentangan dibantu oleh pihak ketiga yang lebih tinggi dari kedua belah pihak yang bertikai, misalnya dalam perselisihan perburuhan, (4) mediation, mirip dengan arbitration, pihak ketiga bersifat netral yang bertugas mendamaikan, (5) conciliation, usaha mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan bersama, (6) toleration atau tolerant-participation, usaha menghindarkan diri dari perselisihan dengan menghargai dan mengakomodir perbedaan, (7) stelemate, proses di mana pihak-pihak yang bertentangan mempunyai kekuatan seimbang sehingga berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangan itu, (8) adjudication. Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Asimilasi adalah proseds akomodasi tahap lanjut di mana kemudian terjadi kesatuan baru. Menurut antropolog Koentjaraningkat, asimilasi terjadi bila: (1) ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda-beda kebudayaannya, (2) yang saling bergaul dalam waktu yang lama, (3) sehingga masing-masing kebudayaan itu berubah dan saling menyesuaikan diri (Koentjaraningrat, 1955, hal 146).

Persaingan  (competition) biasanya terjadi karena individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat berebut keuntungan. Persaingan masih sehat bila tidak menggunakan unsur-unsur ancaman dan kekerasan. Contohnya adalah persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan dan peranan, dan persaingan ras. Fungsi persaingan adalah (1) menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif, (2) menyalurkan kepentingan dan nilai-nilai, (3) menjadi alat seleksi sosial, (4) menjadi alat penyaring untuk menghasilkan sistem pembagian kerja yang efektif (Soerjono Soekanto, 1990, hal 101).

Kontravensi (contravention) adalah persaingan (competition) yang sudah cenderung menuju ke pertentangan/pertikaian (conflict). Ciri-cirinya adalah adanya (1) sikap-sikap penolakan dan perlawanan, (2) penyangkalan, fitnah, cercaan, (3) hasutan, (4) pengkhianatan, (5) tindakan mengejutkan lawan (Soerjono Soekanto, 1990, hal 104). Contohnya adalah antahgonisme keagamaan, kontravensi parlementer yang berkaitan dengan golongan mayoritas dan minoritas, kontravensi intelektual, dan sikap oposisi moral.

Pertentangan/pertikaian (conflict) terjadi jika perbedaan-perbedaan sangat tajam dan saling berbenturan. Bentuk konflik yang parah adalah peperangan. Akibat konflik (1) tambahnya solidaritas masing-masing kelompok, (2) kesatuan masyarakat retak, (3) perubahan kepribadian para individu, (4) kerugian harta benda dan korban jiwa, (5) terjadi akomodasi dominasi dan takluknya salah satu pihak (Soerjono Soekanto, 1990, hal 112-113).

Kelompok-kelompok Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, kelompok sosial (social group) adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan terdapat hubungan-hubungan di dalamnya (Soerjono Soekanto, 1990, hal 182). Syarat terjadinya kelompok sosial adalah adanya, (1) kesadaran para anggota bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu, (2) ada hubungan timbal balik antar anggota-anggotanya, (3) ada faktor pemersatu, misalnya tujuan yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, dll, (4) memiliki struktur tertentu. Kelompok-kelompok sosial dapat diklasifikasikan berdasar kriteria-kriteria: (1) besar kecilnya jumlah anggota, (2) derajat interaksi sosial, (3) kepentingan dan wilayah, (4) berlangsungnya suatu kepentingan, (5) derajat organisasi, (6) kesadaran akan kesamaan, misalnya sama dalam tujuan.

Dalam menganalisis masalah kelompok sosial, Soerjono Soekanto menyodorkan beberapa konsep terkait sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1990, hal 183).

  • In-group, yaitu kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya.
  • Out-group, kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group-nya.
  • Kelompok primer (primary group) atau face to face group, adalah pandangan CH Coley tentang kelompok paling sederhana di mana para anggotanya saling kenal dan berhubungan erat.
  • Kelompok sekunder (secondary group), adalah pandangan CH Coley tentang kelompok besar terdiri dari banyak orang, antar anggota tidak begitu saling kenal dan tidak ada hubungan-hubungan yang bersifat pribadi
  • Paguyuban (gemeinchaft) adalah pandangan Ferdinand Tonies tentang suatu kehidupan bersama yang para anggotanya mempunyai hubungan batin erat dan penuh rasa cinta kasih.
  • Patembayan (gesselschaft) adalah pandangan Ferdinand Tonies tentang ikatan kebersamaan yang berdasar pikiran dan jangka pendek saja.
  • Formal group, kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggota untuk mengatur hubungan internal mereka.
  • Informal group, kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu, sifatnya tidak resmi.
  • Membership group, adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggotanya.
  • Reference group, adalah kelompok-kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya.
  • Komunitas (community) adalah kelompok sosial atau masyarakat yang berdomisi di wilayah tertentu secara geografis dengan batas-batas wilayah tertentu. Contohnya adalah masyarakat desa (rural community) dan masyarakat kota (urban community).
  • Small group, kelompok kecil yang paling sedikit terdiri dari 2 orang.
  • Kerumunan (crowd) adalah kelompok sosial yang tidak teratur yang sekedar meripakan individu-individu yang berkumpul sementara secara kebetulan pada waktu dan tempat yang sama. Macamnya adalah (1) kerumunan yang berartikulasi dengan stuktur sosial seperti penonton resmi [formal audience] dan kelompok ekspresif yang direncanakan [planned expressive group], (2) kerumunan sementara [casual crowds] seperti kerumunan yang tidak menyenangkan [inconvenient aggregations] dan kerumunan panik [panic crowd], serta kerumunan penonton [spectator crowd], (3) kerumulan yang melawan norma [lawless crowds] seperti kerumunan emosional [acting mobs] dan kerumunan imoral [immoral crowd].

Lembaga Kemasyarakatan

Karena masih simpang-siurnya konsep ini, Soerjono Soekanto menegaskan konsep lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial atau social institution ini sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kebudupan masyarakat, di mana wujud konkritnya adalah berupa asosiasi (assosiation) (Soerjono Soekanto, 1990, hal 245). Contohnya, ”universitas” adalah suatu lembaga kemasyarakatan, sedangkan ”Universitas Sebelas Maret” adalah suatu asosiasi (wujud konkrit dari lembaga kemasyarakatan itu). Fungsi lembaga kemasyarakatan itu adalah (1) memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat, (2) menjaga keutuhan masyarakat, (3) memberikan pegangan untuk pengendalian sosial [social control]. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan itu berkaitan erat dengan norma-norma. Adapun norma-norma itu sendiri ada bermacam-macam. Berdasar kekuatannya, Soerjono Soekanto membedakan norma-norma sebagai berikut: (1) cara [usage] yaitu suatu bentuk perbuatan, (2) kebiasaan [folksways] yaitu perbuatan yang sama yang diulang-ulang, (3) tata-kelakuan [mores] yaitu kebiasaan yang dianggap baik dan benar, (3) adat-istiadat [custom] yaitu tata cara yang jadi panutan yang kalau dilanggar diberikan sanksi tegas (Soerjono Soekanto, 1990, hal 246). Norma-norma yang kuat itu kemudian dilembagakan oleh masyarakat sehingga berkekuatan untuk mengendalikan masyarakat (berkekuatan untuk kontrol sosial).

Menurut Gillin dan Gillin sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto (1990, hal 248). lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum: (1) merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud lewat aktivitas-aktivitas sosial, (2) mempunyai tingkat kekekalan tertentu, (3) mempunyai tujuan-tujuan tertentu, (4) mempunyai alat-alat perlengkapan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuannya, (5) mempunyai sistem lambang-lambang, (6) mempunyai tradisi lisan dan tertulis.

Untuk memahami lebih mudah, lembaga kemasyarakatan diklasifikasi sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1990, hal 249). Dari sudut perkembangannya dibedakan: (1) coercive institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang paling primer seperti agama dan perkawinan, (2) enacted institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu misalnya lembaga pendidikan dan lembaga perdagangan. Dari sudut nilai-nilai yang diterima masyarakat dibedakan: (1) basic institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang penting untuk memelihara ketertiban masyarakat seperti sekolah, negara, keluarga, (2) subsidiary institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang kurang penting seperti rekreasi. Dari sudut penerimaan masyarakat dibedakan: (1) approved atau social sanctioned-intitution yaitu lembaga kemasyarakatan yang diterima masyarakat seperti sekolah dan perusahaan, (2) unsanctioned institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang ditolak masyarakat seperti kelompok penjahat, kelompok pemeras, dan kelompok teroris. Dari sudur penyebarannya dibedakan (1) general institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang diterima semua masyarakat misalnya lembaga agama, (2) restricted instituion yaitu lembaga kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu, misalnya agama Kristen, agama Islam, agama Budha, dan lain-lain. Dari sudut fungsinya dibedakan (1) operative institution yaitu lembaga kemasyarakatan dengan tujuan tertentu yang spesifik misalnya lembaga industri, (2) regulative institution yaitu lembaga kemasyarakatan untuk  mengawasi adat istiadat atau norma-norma dari lembaga itu sendiri, misalnya dalam lembaga hukum ada lembaga-lembaga kejaksaan dan pengadilan.

Telah ditulis di atas bahwa tujuan lembaga kemasyarakatan adalah untuk mengendalikan masyarakat (kontrol sosial). Jika perilaku masyarakat terkendali dengan baik maka terjadilah keadaaan conformity. Sedangkan perlilaku yang menyimpang lazim disebut deviasi sosial (social deviation).

Stratifikasi Sosial

Menurut Patirim A Sorokin sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis) di mana itu menunjukkan perbedaan hak, kewajiban, tanggungjawab dan nilai-nilai dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990, hal 253). Ada sistem lapisan masyarakat yang bersifat tertutup (closed social stratification) di mana orang sulit berpindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, baik ke atas ke lapisan yang lebih tinggi maupun ke bawah ke lapisan yang lebih rendah. Namun ada sistem lapisan masyarakat yang terbuka (open social stratification) di mana masyarakat berkesempatan untuk naik lapisan.

Sistem kasta (varna) pada masyarakat India merupakan sistem lapisan yang tertutup. Ada empat varna yang bersifat hirarkis (Koentjaraningrat, 1967, hal 174). yaitu (1) kelas Brahmana, kasta tertinggi yaitu golongan pendeta, (2) kasta Ksatria, bangsawan dan tentara, (3) Vaicya, kaum pedagang, (4) kasta Sudra, rakyat jelata.

Ada juga golongan Paria, yaitu masyarakat India yang tidak berkasta. Dalam stratifikasi sosial muncul istilah kelas sosial (social class, class system). Itu menunjuk pada lapisan-lapisan dari stratifikasi tersebut. Setiap kelas mempunyai sistem sosial-budaya tersendiri termasuk di dalamnya gaya hidup (life style). Kelas sosial sering juga dipakai untuk menunjukkan lapisan secara ekonomi.

Dasar stratifikasi sosial bisa bermacam-macam, misalnya (1) ukuran kekayaan, ada kelas kaya, menengah, dan miskin, (2) ukuran kekuasaan, penguasa menduduki kelas atas, (3) ukuran kehormatan, misalnya dalam masyarakat tradisional, (4) ukuran ilmu pengetahuan, ada kelas terpelajar dan kelas tidak terpelajar (Soerjono Soekanto, 1990, hal 263).

Sosiolog Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa stratifikasi sosial memiliki unsur kedudukan (status) dan peranan (role) sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1990, hal 265-267). Kedudukan sosial (social status) pada dasarnya adalah tempat seseorang dalam kerangka kehidupan bermasyarakat yang jika dipisahkan dari individu bersangkutan maka kedudukan merupakan kumpulan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Istilah-istilah terkait dengan status sosial ini adalah sebagai berikut:

  • Ascribed status, status sosial yang diperoleh karena kelahiran, misalnya status kebangsawanan.
  • Achieved status, status sosial yang diperoleh karena usaha-usaha yang disengaja.
  • Assigned status, status sosial yang diberikan. Kelompok atau golongan tertentu memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang dinilai berjasa.
  • Status conflict adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam diri individu karena ia mempunyai banyak status dalam masyarakat.
  • Status symbol adalah ciri-ciri tertentu yang melekat pada status tertentu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk gaya hidup, gaya berpakaian, gaya bergaul.
  • Civil effect adalah perbaikan atau peningkatan kedudukan seseorang. Status symbol tertentu bisa menyebabkan civil effet, misalnya gelar sarjana menyebabkan status sosial naik.
  • Social position yaitu posisi seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur statis yang menunjukkan status orang itu dalam masyarakat.

Adapun peranan (role) adalah aspek dinamis dari status sosial (social status). Orang melakukan peranan tertentu bilamana menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya. Istilah-istilah yang terkait antara lain:

  • Role facilities, fasilitas yang diberikan untuk seseorang menjalankan perannya.
  • Conflict of role, pertentangan peran yang terjadi karena adanya status conflct
  • Role distance, pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya.
  • Social circle atau lingkaran sosial adalah kelompok sosial di mana seseorang mendapat tempat dan kesempatan untuk melaksanakan perannya.
  • Set of role adalah seperangkat peranan tertentu

Stratifikasi sosial  dalam organisasi formal seringkali merupakan sebuah sistem atau struktur yang sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal itu berkaitan dengan system pembagian kerja dan keteraturan organisasi yang diperlukan demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang diemban. Namun juga tidak pernah lepas dari kepentingan para penguasa dan pemilik modal untuk memantapkan status mereka.

Gerak social (social mobility) yang terjadi di seputar system stratifikasi dapat berupa gerak social horizontal (berpindah dari status satu ke status lain yang sama levelnya) atau gerak social vertical (berpindah dari status satu ke status lain yang berbeda levelnya). Mengenai gerak social vertical, ada gerak naik (social climbing) yang berupa naiknya individu ke status lebih tinggi atau pembentukan kelompok baru yang berstatus lebih tinggi, dan gerak turun (social sinking) yang berupa turunnya individu ke status lebih rendah atau turunnya derajat kelompok individu (Soerjono Soekanto, 1990, hal 277). Patirim A Sorokin menunjukkan adanya saluran-saluran bagi para individu untuk naik status misalnya saluran pendidikan, agama, organisasi politik, ekonomi, keahlian, di mana proses gerak social vertical melalui saluran-saluran itu disebut sebagai social circulation (Soerjono Soekanto, 1990, hal  279).

Masyarakat dan Kebudayaan

Sosiolog Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia (Soerjono Soekanto, 1990, hal 189). Karya menunjuk pada teknologi dan budaya materi yang dibuat dan dikembangkan manusia. Rasa menunjuk pada jiwa manusia yang menghasilkan nilai-nilai, agama, ideologi, seni. Cipta menunjuk pada ilmu pengetahuan ilmiah yang dikembangkan manusia yang rasional.

Untuk kepentingan analisis sosial, Soerjono Soekanto membedakan konsep-konsep kebudayaan (culture) sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1990, hal 190).

  • Civilization adalah bagian kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang tinggi.
  • Super culture adalah kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat.
  • Cultures adalah penjabaran dari super culture yang dikaitkan dengan kekhususan daerah, golongan, etnik, profesi, dst.
  • Sub-culture adalah  kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya.
  • Counter-culture adalah  kebudayaan-kebudayaan khusus yang bertentangan dengan kebudayaan induknya. Ini tidak selalu negatif, terkadang justru mengindikasikan adanya inovasi.

Dari kajian Antropologi berkembang konsep tentang unsur-unsur kebudayaan. Ada unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya universal (cultural universals) yang menurut C. Kluckhon terdiri dari: (1) sistem peralatan, (2) sistem mata pencaharian, (3) sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, politik, hukum, dan perkawinan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem pengetahuan, (7) sistem kepercayaan. Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto, cultural universal dapat dibagi ke dalam cultural activity yang dapat dibagi lagi dalam trait-complex, kemudian traits, dan terkecil items (Soerjono Soekanto, 1990, hal 193). Contohnya adalah sistem mata pencaharian (cultural universal) yaitu ”pertanian” (cultural activity) yang mencakup salah satunya ”mengolah tanah” (trait complex) yang mencakup salah satunya ”alat pembajak sawah” (traits) yang terdiri dari unsur-unsur terkecil yang salah satunya adalah ”mata bajak” (items).

Kebudayaan berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena itu kebudayaan merupakan pola-pola perilaku manusia (the pattern of behavior). Menurut Ralph Linton, kebudayaan merupakan petunjuk kehidupan (design for living) karena merupakan garis-garis pokok tentang perilaku (blueprint for behavior) (Soerjono Soekanto, 1990, hal 198). Dalam hal ini kebudayaan bersifat normatif karena mempunyai unsur yang bersifat memberikan penilaian-penilaian (valuational element), menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan (prescriptive element), dan kepercayaan-kepercayaan tentang kebenaran atau kebaikan (cognitive element).

Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan masalah yang rumit. Berikut adalah beberapa pandangan para ahli yang didaftarkan Soerjono Soekanto tentang konsep tersebut (Soerjono Soekanto, 1990, hal 337).

  • Menurut Mac Iver, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada hubungan-hubungan sosial (social relationship) yang merubah keseimbangan (equilibrium) masyarakat.
  • Menurut Samuel Koenig, perubahan sosial adalah adalah perubahan-perubahan pada pola-pola kehidupan manusia.
  • Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada ”lembaga kemasyarakatan” (social institution, pranata sosial)  yang mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan.
  • Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan karena sistem sosial adalah salah satu unsur dari kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial mempunyai beberapa bentuk yaitu (1) perubahan lambat [evolusi] dan perubahan cepat [revolusi], (2) perubahan kecil dan perubahan besar, dan (3) perubahan yang dikehendaki [intended-change] atau yang direncanakan [planned change] dan perubahan yang tidak dikehendaki [unintended change] atau tidak direncanakan [unplanned change] (Soerjono Soekanto, 1990, hal 345-351).

Mengenai evolusi ada beberapa teori: (1) unilinear theories of evolution, mengatakan bahwa manusia dan masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu, (2) universal theory of evolution, mengatakan bahwa perkembangan manusia dan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu, (3) multilined theories of evolution, mengatakan bahwa perkembangan tiap masyarakat itu unik. Sedangkan revolusi merupakan perubahan cepat yang biasa didahului dengan pemberontakan (revolt, rebbelion). Revolusi adalah perubahan radikal meskipun waktunya tidak selalu cepat, misalnya ”revolusi industri”.

Mengenai perubahan yang dikehendaki (intended-change) atau yang direncanakan (planned change) terdapat beberapa istilah terkait

  • Agent of change, yaitu pihak yang menghendaki dan melancarkan perubahan
  • Social enginering atau social planning adalah cara-cara mempengaruhi masyarakat supaya berubah, disebut juga ”rekayasa sosial”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial adalah (1) bertambah atau berkurangnya penduduk, (2) penemuan-penemuan baru yaitu discovery [penemuan unsur kebudayaan baru] dan invention [proses dimana masyarakat menerima dan mengakui penemuan baru itu], (3) pertentangan [conflict], termasuk perang (4) pemberontakan atau revolusi, (5) perubahan lingkungan alam dan fisik, termasuk karena adanya bencana alam, (6) peperangan dengan masyarakat/bangsa lain, (7) adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Soerjono Soekanto, 1990, hal 352-360).

Mengenai pengaruh kebudayaan masyarakat lain terdapat beberapa konsep terkait sebagai berikut:

  • Difusi (diffusion) yaitu proses penyebaran kebudayaan dari inividu ke individu atau masyarakat ke masyarakat yang meliputi difusi intra masyarakat (intra society diffusion) dan difusi antar masyarakat (inter-society diffusion).
  • Akulturasi, proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing
  • Demonstration effect, hasil pengaruh masyarakat yang diterima tanpa paksaan.
  • Cultural animosity, pertemuan dua kebudayaan yang seimbang dan saling menolak.
  • Symbiotic, hubungan antar individu di mana bentuk masing-masing kebudayaan hampir-hampir tidak berubah.

Mengenai prorses-proses perubahan sosial terdapat beberapa konsep terkait sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1990, hal  367-370).

  • Social equilibrium, keserasian atau harmoni masyarakat.
  • Social adjustment, penyesuaian terhadap adanya unsur-unsur baru yang membawa perubahan
  • Social maladjustment, ketidakpenyesuaian sosial terhadap adanya unsur-unsur baru yang membawa perubahan.
  • Channel of change atau avenue of change, saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan misalnya pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dst.
  • Disorganisasi sosial (disintegrasi sosial), keadaan berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan (social institution).
  • Reorganisasi sosial (reintegrasi sosial), proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan/pembaruan. Reorganisasi terjadi jika norma-norma dan nilai-nilai baru itu melembaga (institutionalized) dalam diri warga masyarakat.

Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Sebagai perencanaan, pembangunan didisain dengan matang supaya berubah sesuai dengan tahap-tahap tertentu seperti dicontohkan dalah teori pertumbuhan Rostow (Pasaribu, 1986, hal 22-23). Tahap awal adalah tahap masyarakat tradisional (the traditional society) yang direncanakan berkembang menjadi tahap peralihan (the precondition for take off) sampai akhirnya menjadi negara industri yang maju secara ekonomi (take off society).

Modernisasi juga merupakan perubahan sosial. Menurut J.W. Schoorl, modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek masyarakat (Schrool, 1988, hal 4). Jadi, masyarakat modern, menurut definisi itu, adalah masyarakat yang berbasis IPTEK yang berbeda dengan masyarakat tradisional yang tidak ilmiah.

Kekuasaan dan Wewenang

Sosiolog Soerjono Soekanto membedakan antara kekuasaan dan wewenang (Soerjono Soekanto, 1990, hal 328). Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat luas.

Kekuasaan terkait dengan bentuk hubungan yang bersifat asimetris di mana ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang dikuasai. Sedangkan dalam hubungan sosial yang simetris, posisi hubungannya sama dan setara. Kekuasaan adalah hubungan sosial yang mengandung unsur-unsur (1) rasa takut, (2) rasa cinta, (3) kepercayaan, (4) pemujaan, yang bisa dikembangkan melalui berbagai saluran seperti: saluran militer, ekonomi, politik, tradisi, ideologi, dan lain-lain (Soerjono Soekanto, 1990, hal 302).

Kekuasaan dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Ada kekuasaan sah dengan kekerasan dan ada yang tanpa kekerasan. Ada juga kekuasan yang tidak sah dengan kekerasan atau tanpa kekerasan.

Para penguasa biasanya berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya membuat peraturan-peraturan tertentu dan menumbuhkan sistem-sistem kepercayaan tertentu yang sifatnya mendukung mereka.

Sistem kekuasaan membentuk sistem stratifikasi sosial tertentu. Secara umum itu kelas karena ada kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Sosiolog Soerjono Soekanto mengklasifikasi sistem stratifikasi kekuasaan itu sebagai berikut (1) tipe kasta, yaitu sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku, (2) tipe oligarkis, meski masih ada garis pemisah yang tegas, dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat terutama pada kesempatan yang diberikan kepada warga untuk memperoleh kekuasaan, (3) tipe demokratis, di mana garis pemisah antara lapisan bersifat mobil sekali (Soerjono Soekanto, 1990, hal 307).

Mengenai wewenang, Soerjono Soekanto membedakan sebagai berikut (1) wewenang karismatis, didasarkan pada karisma yang dipercayai secara supranatural oleh anggapan masyarakat, (2) wewenang tradisional, dimiliki berdasar adat-istiadat, (3) wewenang rasional atau legal, berdasar pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, (4) wewenang resmi, sifatnya sistematis dan diperhitungkan secara rasional, (5) wewenang tidak resmi sifatnya spontan, situasional dan berdasar saling mengenal, (6) wewenang pribadi, tergantung pada solidaritas antar anggota-anggota kelompok, (7) wewenang teritorial, berdasar pada kewilayahan (Soerjono Soekanto, 1990, hal 311-316).

DAFTAR BACAAN TAMBAHAN

Beberapa buku lain yang dapat menjadi acuan mahasiswa untuk lebih dapat mencapai kompetensi yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini selain buku-buku teks yang sudah disebut dalam kontrak perkuliahan adalah sebagai berikut:

Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiolofi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia, 1986.

Pasaribu dan Simanjuntak. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Tarsito, 1986.

Schoorl, J.W. Modernisasi: Penagantar Sosiologi Negara-negara Sedang Berkembang. Jakarta: Gramedia, 1988.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

SOAL


Pertanyaan kunci untuk bab ini adalah apa yang dimaksud dengan konsep-konsep dasar dalam kajian Sosiologi dan apa mafaatnya untuk analisa sosial?

PERTANYAAN KUNCI

(1) Apakah proses sosial itu? (2) Apakah kelompok sosial itu? (3) Apakah lembaga kemasyarakatan itu? (4)Apakah stratifikasi sosial itu? (5) Apakah kebudayaan itu? (6) Apakah perubahan sosial itu? (7) Apakah kekuasaan dan wewenang itu?

Kunci Jawaban (1) Proses sosial pada dasarnya adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika para individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat saling bertemu dan menentukan pola hubungan di antara mereka. (2) Menurut Soerjono Soekanto, kelompok sosial (social group) adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan terdapat hubungan-hubungan di dalamnya. Syarat terjadinya kelompok sosial adalah adanya, kesadaran para anggota bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu, ada hubungan timbal balik antar anggota-anggotanya, ada faktor pemersatu, misalnya tujuan yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, dll, memiliki struktur tertentu. (3) Lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial atau social institution ini adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kebudupan masyarakat, di mana wujud konkritnya adalah berupa asosiasi (assosiation). (4) Menurut Patirim A Sorokin sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis) di mana itu menunjukkan perbedaan hak, kewajiban, tanggungjawab dan nilai-nilai dalam masyarakat. (5) Sosiolog Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Karya menunjuk pada teknologi dan budaya materi yang dibuat dan dikembangkan manusia. Rasa menunjuk pada jiwa manusia yang menghasilkan nilai-nilai, agama, ideologi, seni. Cipta menunjuk pada ilmu pengetahuan ilmiah yang dikembangkan manusia yang rasional. (6) Menurut Mac Iver, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada hubungan-hubungan sosial (social relationship) yang merubah keseimbangan (equilibrium) masyarakat. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada ”lembaga kemasyarakatan” (social institution, pranata sosial)  yang mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. (7) Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat luas.

TUGAS

(1) Berikanlah contoh-contoh praktis untuk setiap konsep dasar Sosiologi yang telah dipelajari, (2) Jelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, (3)  Jelaskan manfaat adanya konsep-konsep tersebut di dalam melakukan kajian atas masyarakat.

About these ads

~ by mujizatajaib on October 21, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: